Silakan Download Juknis Sertifikasi Guru 2016 Edisi Revisi ke-2
Apakah pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016
Apakah benar biaya Sergur 2016
Silakan Download Juknis Sergur 2016 PDF
Di bawah ini, Kata Pengantar yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Bapak Sumarna Surapranata).
Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen. Tahun 2016 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapat hasil yang lebih baik.
Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2016 antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan calon akseptor mulai tahun ini memakai batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara online.
Pedoman ini berisi aturan dan mekanisme proses penetapan akseptor sertifikasi guru. Dimulai dari informasi daftar calon peserta, proses verifikasi dan validasi data calon peserta, dan agenda penetapan peserta. Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di sentra dan di daerah. Salah satu bab penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru yaitu proses rekrutmen dan penetapan calon akseptor sertifikais guru. Untuk itu diharapkan sebuah pedoman yang sanggup menjadi contoh bagi semua unsur tersebut.
Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Ditjen GTK dan Ditjen Belmawa serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan akseptor sertifikasi guru ini.
Adapun daftar isi pedoman sertifikasi guru tahun 2016 sebagai berikut.
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Tujuan
D. Sasaran
E. Ruang Lingkup Pedoman
Bab II Sertifikasi Guru
A. Alur Sertifikasi Guru
B. Prinsip Sertifikasi Guru
Bab III Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016
A. Sasaran
B. Persyaratan Peserta
C. Penetapan Peserta
D. Penomoran Peserta
Bab IV Prosedur Operasional Standar Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016
A. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta Sertifikasi Guru
B. Tahap Penetapan Pola Calon Peserta Sertifikasi Guru
C. Pengumpulan Berkas Peserta Sertifikasi Guru
D. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru
E. Peran dan Tanggung Jawab Unit Terkait
Bab V Pengendalian Program
A. Ruang Lingkup Pengendalian
B. Pemantauan Program
C. Unit Pelayanan Masyarakat
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan Bidang Studi Sertifikasi
Lampiran 2 : Kode Bidang Studi Sertifikasi
Lampiran 3 : Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran 4 : Contoh Format A1
Lampiran 5 : Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas
Lampiran 6 : Format Pakta Integritas Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016
Lampiran 7 : Jadwal Kegiatan Sertifikasi Guru 2016 Terbaru
Lampiran 8 : Petunjuk Teknis Aplikas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru yaitu pendidik profesional dengan kiprah utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi akseptor didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional wajib mempunyai kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), mempunyai sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mendefinisikan bahwa profesional yaitu pekerjaan atau acara yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan sanggup meningkatkan martabat dan kiprahnya sebagai biro pembelajaran.
Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan semenjak tahun 2007 melalui agenda sertifikasi guru dalam jabatan sesudah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 perihal Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan aturan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, mulai tahun 2016 dilaksanakan sertifikasi guru melalui Pendidikan profesi Guru (SG-PPG) untuk guru yang diangkat semenjak 31 Desember 2005 hingga 31 Desember 2015. Di samping itu, masih dilaksanakan sertifikasi guru dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan latihan Profesi guru (PLPG) bagi guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.
Pelaksanaan sertifikasi guru Tahun 2016 dimulai dengan pembentukan konsorsium sertifikasi guru (KSG) di tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, panitia sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dilanjutkan dengan pendataan akseptor dan penetapan peserta. Oleh alasannya yaitu itu perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 biar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama perihal kriteria dan proses penetapan akseptor sertifikasi guru.
B. Dasar Hukum
Dasar aturan yang dipakai sebagai contoh pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2016 yaitu sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 perihal perubahan atas No.16 tahun 2001 perihal yayasan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 perihal Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 perihal Guru;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 perihal Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 perihal Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 perihal Konselor/Pendidikan Profesi Konselor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 perihal sertifikasi guru dalam jabatan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 perihal Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 perihal Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 perihal Peran Guru TIK dan KKPI dalam Implementasi Kurikulum 2013;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 perihal Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
C. Tujuan
Pedoman penetapan akseptor sertifikasi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2016 mempunyai tujuan sebagai berikut.
1. sebagai contoh bagi pihak terkait dalam melaksanakan proses penetapan akseptor sertifikasi guru tahun 2016 secara transparan dan sanggup dipertanggungjawabkan;
2. menunjukkan informasi kepada masyarakat biar sanggup memantau pelaksanaan penetapan akseptor sertifikasi guru Tahun 2016 di wilayahnya.
D. Sasaran
Sasaran pedoman penetapan akseptor sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2016 yaitu sebagai berikut.
1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
3. Dinas Pendidikan Provinsi
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Kepala Sekolah
6. Guru
7. Masyarakat
E. Ruang Lingkup Pedoman
Pedoman ini menunjukkan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru, yaitu:
1. alur sertifikasi guru;
2. sasaran akseptor sertifikasi guru;
3. persyaratan akseptor sertifikasi guru;
4. proses penetapan akseptor sertifikasi guru;
5. mekanisme operasional standar sertifikasi guru; dan
6. agenda pelaksanaan sertifikasi guru.
Demikian perihal Juknis Sertifikasi Guru Tahun 2016 Edisi Revisi kedua. Semoga bermanfaat.
0 comments