Beliau menyebutkan, di masing-masing provinsi ada kabupaten/kota yang anggaran pendidikan tak hingga satu persen. Lihat saja Boyolali yang hanya 0,67 persen, Garut (0,37 persen), Kabupaten Cirebon (0,78 persen), dan Klaten (0 persen).
Ditambahkan oleh Charismiadji, "Banyak kawasan yang alokasi dana pendidikannya di bawah 20 persen. Bahkan di Provinsi Jateng hanya 1,8 persen padahal kepala wilayahnya mengaku intens meningkatkan dana pendidikan. Tapi masih banyak lagi yang di bawah itu alias dana pendidikannya nol besar".
Kenapa dapat terjadi anggaran pendidikan nol persen? Itu dapat terjadi dikarenakan kawasan tersebut hanya mengandalkan dana pendidikan dari APBN, padahal sesuai amanat Undang-Undang, baik itu pemerintah kawasan maupun pemerintah sentra harus mengalokasikan dana untuk pendidikan minimal 20 persen. Lebih lanjut Charismiadji menambahkan, minimnya anggaran dana pendidikan yang diplotkan kawasan dikarenakan proteksi dari sentra yang begitu besar. Selain itu, Pemerintah Daerah agak buta dalam mengelola dana pendidikan.
"Pemerintah Daerah tidak punya penemuan sedikit pun. Harusnya bila ingin pendidikan maju, kawasan harus lebih kreatif. Kalau tidak begitu memahami, silahkan saja gandeng konsultan yang memahami pendidikan biar dapat disusun kegiatan pendidikannya," geramnya lagi.
0 comments