Penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD dan Sekolah pada goresan pena kali ini didasarkan pada Permendikbud No 8 Tahun 2017 perihal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Tulisan kami kali ini hanya menciptakan kutipan terhadap Permendikbud No 8 Tahun 2017. Jika Anda hendak membaca teks lengkapnya, silahkan download pada tautan berikut ini:Permendikbud No 8 Tahun 2017 perihal Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
A. Penyaluran BOS
1. Penyaluran BOS dari RKUN ke RKUDBOS disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap triwulan pada waktu yang ditentukan melalui peraturan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan. Adapun BOS untuk wilayah yang secara
geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD setiap semester pada waktu yang ditentukan.
Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUN ke RKUD diatur dengan ketentuan persentase sebagai berikut:
a. Penyaluran tiap triwulan
1) Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun;
2) Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun;
3) Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun;
4) Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.
b. Penyaluran tiap semester
1) Semester I : 60% dari alokasi satu tahun;
2) Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.
Penyaluran dan proporsi BOS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan.
2. Penyaluran BOS ke Sekolah
Bendahara Umum Daerah (BUD) harus menyalurkan BOS secara eksklusif ke rekening sekolah memakai prosedur sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Proporsi penyaluran dana tiap triwulan/semester dari RKUD ke rekening sekolah diadaptasi dengan persentase penyaluran BOS dari RKUN ke RKUD yaitu:
a. Penyaluran tiap triwulan
1) Triwulan I, III, dan IV (proporsi 20% dari alokasi satu tahun)
a) SD
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 160.000,-
b) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 200.000,-
c) SMA/Sekolah Terintegrasi/SMA Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 280.000,-
d) SMK
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 280.000,-
e) SDLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 160.000,-
f) SMPLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 200.000,-
g) SMALB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SDLB/ SMPLB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 280.000,-
h) SLB yang mempunyai penerima ajar lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu administrasi antara SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 280.000,-
2) Triwulan II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
a) SD
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 320.000,-
b) SMP/Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 400.000,-
c) SMA/Sekolah Terintegrasi/SMA Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
d) SMK
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
e) SDLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satu dengan SMPLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 320.000,-
f) SMPLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SDLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 400.000,-
g) SMALB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SDLB/ SMPLB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
h) SLB yang mempunyai penerima ajar lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu administrasi antara SDLB, dan/atau SMPLB, dan/atau SMALB
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan separuh dari BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini gres boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajibanmenyediakan buku.
Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah sanggup menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana sanggup dipakai untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan acara lainnya.
b. Penyaluran tiap semester
1) Semester I (proporsi 60% dari alokasi satu tahun)
a) SD
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 480.000,-
b) SMP/ Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 600.000,-
c) SMA/SMA Sekolah Terintegrasi/SMA Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 840.000,-
d) SMK
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 840.000,-
e) SDLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SMPLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 480.000,-
f) SMPLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SDLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 600.000,-
g) SMALB yang bangun sendiri (tidak menjadi satu dengan SDLB/ SMPLB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 840.000,-
h) SLB yang mempunyai penerima ajar lintas jenjang, atau sekolah luar biasa dengan satu administrasi antaraSDLB, SMPLB, dan/atau SMALB
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 840.000,-
Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuaidengan kewenangannya harus memastikan bahwasekolah mencadangkan sepertiga dari BOS semester I (20% dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untukpembelian buku teks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini gres boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku.
Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sekolahdapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20% BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana sanggup dipakai untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan acara lainnya.
2) Semester II (proporsi 40% dari alokasi satu tahun)
a) SD
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 320.000,-
b) SMP/SMP Sekolah Terintegrasi/SMP Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 400.000,-
c) SMA/SMA Sekolah Terintegrasi/SMA Satap
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
d) SMK
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
e) SDLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SMPLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 320.000,-
f) SMPLB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SDLB/ SMALB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 400.000,-
g) SMALB yang bangun sendiri (tidak menjadi satudengan SDLB/ SMPLB)
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
h) SLB yang mempunyai penerima ajar lintas jenjang, atausekolah luar biasa dengan satu administrasi antaraSDLB, SMPLB, dan/atau SMALB
BOS = alokasi jumlah penerima ajar x Rp 560.000,-
Beberapa ketentuan aksesori terkait dengan persoalan penyaluranBOS yang sering terjadi di kawasan dan sekolah yaitu:
1. kalau terdapat penerima ajar pindah/mutasi dari sekolah tertentu kesekolah lain sehabis pencairan dana di triwulan/semesterberkenaan, maka BOS penerima ajar tersebut pada triwulan/semester berjalan tetap menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah penerima ajar pada sekolah yang ditinggalkan/menerima penerima ajar pindahan tersebut gres diberlakukan untuk pencairan triwulan/semester berikutnya dengan terlebih dahulu melaksanakan revisi/update data Dapodik sebelum batas waktu cutoff data penyaluran awal;
2. kalau terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolahakibat perubahan data antara data yang dipakai untuk perhitungan alokasi sementara dengan data yang dipakai untuk perhitungan alokasi tamat pada triwulan I – triwulan III(semester I), maka sekolah harus melaksanakan revisi/update data pada Dapodik supaya sesuai dengan jumlah penerima ajar riil di sekolah sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur. Terhadap kelebihan yang tercatat dalam Dapodik, Tim BOS Provinsi melaksanakan pengurangan BOS di sekolah tersebut pada periode penyaluran berikutnya. Sementara kelebihan yang tidak tercatat dalam Dapodik harus dikembalikan oleh sekolah ke rekening KUD.
3. kalau terjadi kelebihan penyaluran BOS pada triwulan IV atau semester II maka sekolah harus mengembalikan kelebihan BOS tersebut ke rekening KUD Provinsi;
4. Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah, maka sekolah harus melaksanakan revisi/update data pada Dapodik supaya sesuai dengan jumlah penerima ajar riil di sekolah
sebelum batas waktu cut off data perhitungan lebih kurang salur. Apabila BOS di BUD masih mencukupi, kekurangan salur di sekolah sanggup eksklusif diselesaikan. Tapi bila dana di BUD tidak
mencukupi, Tim BOS Provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada Tim BOS Pusat melalui laporan penyaluran untuk disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar pencairan
dana cadangan.
5. sisa BOS yang belum habis dipakai di sekolah pada setiap periode diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kalau sekolah mendapatkan BOS melalui hibah, maka sisa BOS menjadi milik sekolah dan dipakai untuk kepentingan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
b. kalau sekolah mendapatkan BOS melalui belanja langsung, maka penggunaan sisa BOS berpedoman pada peraturan perundang-undangan dari Kementerian Dalam Negeri.
B. Ketentuan Pemberian Dana
1. BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
2. Pengambilan BOS dilakukan oleh Bendahara sekolah atas
persetujuan kepala sekolah dan sanggup dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Demikian goresan pena kami perihal penyaluran pemberian operasional sekolah (BOS) dari RKUD ke RKUN dan ke Sekolah. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu.
0 comments