Pengertian, Istilah, Jenis-Jenis Dan Ciri-Ciri Demokrasi Yang Sebenarnya

Demokrasi telah dikenal semenjak zaman Yunani Kuno di mana pada waktu itu konsep ini diterapkan di Polish, Athena. Oleh karenanya, demokrasi bukanlah hal gres di tengah-tengah masyarakat. Istilah yang berasal dari bahasa Yunani ini terdiri dari kata “demos” yang mempunyai arti rakyat, dan kata “kratos” yang berarti pemerintahan. Pengertian demokrasi yang satu ini memang sangatlah mendasar dilihat dari sisi kebahasaan. Terkait dengan konsep demokrasi, konsep ini merupakan sebuah mendasar alasannya ialah hakikatnya yang mempunyai kaitan bersahabat dengan nilai-nilai kehidupan. Perbincangan seputar demokrasi pun akan selalu faktual alasannya ialah banyaknya bangsa dan negara yang menginginkan penerapan nyata dari demokrasi itu sendiri dalam pemerintahannya.

Pengertian, Istilah, Jenis-jenis dan Ciri-ciri Demokrasi yang Sebenarnya

Setelah kita sedikit mengenal demokrasi, makna apakah yang sebenarnya dikandung oleh bentuk pemerintahan ini? Secara lugas, demokrasi mempunyai makna bahwa dengan diterapkannya bentuk pemerintahan ini, maka sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan didasarkan pada demokrasi. Segala hal yang berkaitan dengan rakyat akan dikembalikan lagi kepada rakyat alasannya ialah sejatinya, rakyatlah yang mengakibatkan sebuah pemerintah itu terbentuk. Karenanya, rakyat akan selalu diikutsertakan dalam berlangsungnya sebuah pemerintahan yang berjalan dengan demokrasi. Maka dari itu, demokrasi mempunyai hakikat sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernyataan ini pun telah disampaikan oleh Abraham Lincoln.

Mengetahui Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Demokrasi berdasarkan Abraham Lincoln
Abraham Lincoln memperlihatkan pengertian demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi berdasarkan C.F. Strong
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengikutsertakan banyak sekali perwakilan  yang berasal dari masyarakat umum dan mengakibatkan pemerintah harus memperlihatkan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang diambil kepada masyarakat tersebut.

Demokrasi berdasarkan Charles Costello
Dalam melindungi hak-hak perorangan yang dimiliki oleh warga negara, terdapat batasan-batasan secara aturan dalam membatasi kekuasaan pemerintah alasannya ialah pada dasarnya, demokrasi ialah sebuah sistem sosial.

Demokrasi berdasarkan Hannry B. Mayo
Rakyat yang menentukan wakil-wakil rakyat dalam kebebasan politik mempunyai andil dalam pengawasan secara efektif atas kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh para wakil tersebut.

Demokrasi berdasarkan Hans Kelsen
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Wakil-wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan kekuasaan negara dan telah dipercaya oleh rakyat sebetulnya segala aspirasi dan kepentingannya akan dipertimbangkan dalam pelaksanaan kekuasaan negara yang dilangsungkan.

Demokrasi berdasarkan John L. Esposito
Pada dasarnya, pengertian demokrasi ialah kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu, rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi, baik terjun pribadi ataupun mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Selain itu, haruslah terdapat sekat-sekat terang dalam forum resmi pemerintah yang berupa eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demokrasi berdasarkan Merriem
Demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh rakyat akan mempunyai kekuasaan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang terpilih secara  periodik dalam sistem pemilu bebas. Dalam hal ini, tidak ada sekat-sekat pembatas perihal siapa yang berhak dan tidak berhak.

Demokrasi berdasarkan Samuel Huntington
Demokrasi menerapkan sebuah pemilihan umum yang berasaskan jujur, adil, serta periodik dalam menentukan wakil rakyat yang akan mengambil sejumlah kebijakan penting. Dalam hal ini, semua calon mempunyai kebebasan dalam bersaing dan semua warga negara yang telah masuk kriteria pemilih sanggup memperlihatkan suaranya.

Demokrasi berdasarkan Sidney Hook
Kesepakatan lebih banyak didominasi yang berasal dari wakil rakyat dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat merupakan dasar dalam pengambilan setiap keputusan dalam sebuah pemerintahan dengan bentuk demokrasi.

Jenis-jenis Demokrasi yang Perlu Diketahui

1. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat

Demokrasi Langsung
Demokrasi pribadi memungkinkan rakyat dilibatkan secara pribadi dalam setiap pengambilan kebijakan yang ada di pemerintah.

Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan
Demokrasi ini memperlihatkan kesempatan pada rakyat untuk menentukan wakil rakyat melalui sebuah pemilihan umum. Wakil rakyat ini merupakan bab dari rakyat yang mereka yakini akan membawa dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam pembuatan keputusan-keputusan penting.

Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung dari Rakyat .
Pengertian demokrasi ini merupakan perpaduan antara demokrasi pribadi dan tidak pribadi atau perwakilan. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara. Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, rakyat mempunyai andil dalam pengawasan secara pribadi melalui referendum. Swiss merupakan sebuah negara yang menjalankan bentuk demokrasi ini. Sebagai tambahan, referendum merupakan sebuah langkah pengambilan bunyi untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh rakyat secara langsung. Referendum sendiri terbagi menjadi tiga jenis yakni referendum wajin, referendum tidak wajib, dan referendum konsultatif.

2. Demokrasi berdasarkan prioritas atau titik perhatiannya

Demokrasi Formal
Semua orang mempunyai kedudukan politik yang sama tanpa melihat adanya perbedaan kesenjangan ekonomi di mata hukum. Setiap individu pun diberikan kebebasan seluas-luasnya dan jadinya menciptakan demokrasi ini dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal.

Demokrasi Material
Demokrasi ini umumnya dikembangkan di negara-negara yang termasuk ke dalam negara sosialis-komunis. Dalam penerapannya, insan mempunyai kesamaan di bidang sosial-ekonomi yang kemudian mengakibatkan persamaan di bidang politik bukanlah prioritas utama.

Demokrasi Campuran
Demokrasi ini merupakan perpaduan antara dua demokrasi yang telah disebutkan. Demokrasi ini menjunjung seluruh hak dan derajat setiap orang semoga sanggup tercipta kesejahteraan menyeluruh bagu seluruh rakyat yang ada.

3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi

Demokrasi Liberal
Demokrasi ini mengatur bahwa pemerintah bekerja hanya berdasarkan aturan dasar semata. Segala bentuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat diminimalkan sesedikit mungkin dan terkadang ditolak. Kebebasan secara menyeluruh diberikan kepada masyarakat sehingga setiap tindakan diktatorial oleh pemerintah akan dihindari.

Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Proletar
Menyejahterakan rakyat merupakan tujuan dari demokrasi ini. Perbedaan kelas tidak dikenal dalam negara yang menganut demokrasi ini sehingga semua warga negara mempunyai persamaan dalam politik dan juga hukum.

4. Demokrasi berdasarkan kekerabatan antar alat kelengkapan negara dan wewenang yang ada

Demokrasi Sistem Parlementer
Demokrasi ini mempunyai sejumlah ciri-ciri, yakni:

1. DPR mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan pemerintah.
2. Menteri bertanggung jawab kepada DPR.
3. Program yang berkaitan dengan kecerdikan kabinet akan disamakan dengan tujuan politik yang dimiliki anggota parlemen.
4. Kepala negara mempunyai kedudukan sebagai simbol negara.

Demokrasi Sistem Presidensial
Pemerintahan dengan sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Presiden merupakan kepala negara yang tidak sanggup diganggu gugat.
2. Presiden mempunyai kekuasaan direktur yang dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari rakyat dan oleh rakyat melalui tubuh perwakilan yang ada.
3. Adanya kekuasaan yang dimiliki Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
4. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Presiden dan dewan perwakilan rakyat mempunyai kedudukan yang sama.

Jenis demokrasi berdasarkan prioritas

Jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian:

1. Demokrasi Material
2. Demokrasi Formal
3. Demokrasi Campuran

Demokrasi dan birokrasi

Hubungan birokrasi dan demokrasi sesungguhnya rapat. Istilah birokrasi dan demokrasi kerap dipertentangkan satu sama lain. Pertentangan ini berlaku baik pada tataran akademis maupun awam. Di satu sisi, birokrasi publik menempati posisi penting dalam manajemen publik yang efektif. Namun, birokrasi dianggap bersifat legalistik dan mengabaikan tuntutan serta keinginan warga negara secara individual. Birokrasi cenderung diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat hirarkis bahkan bentuk pemerintahan yang otoritarian. Ini tetap terjadi meski birokrasi tercipta justru untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, dan seringkali secara demokratis.

Di sisi lain, forum pemerintahan yang demokratis diasumsikan amat responsif pada keinginan publik. Pemerintahan demokratis berupaya memetakan pilihan publik ke dalam kebijakan positif bagi warga negaranya. Richard Rose dan lainnya telah mengkaji kekerabatan antara voting dan pilihan kebijakan dalam negara demokrasi perwakilan yang ternyata tidak begitu terang menyerupai yang digembar-gemborkan. Bahkan, publik sanggup saja menentukan tujuan-tujuan yang inkonsisten. Atau, publik punya impian yang kurang realistik yang memaksa pemimpin (baik di kalangan legislatif ataupun birokrasi) menciptakan keputusan hanya untuk diri mereka seorang. Potret Indonesia

Hubungan antara birokrasi dan demokrasi sekaligus paradoksal juga saling melengkapi. Paradoksal akhir kenyataan bahwa negara demokrasi yang efektif justru memerlukan birokrasi yang berfungsi baik. Stereotip kaku yang ditempelkan secara negatif pada birokrasi justru diharapkan semoga negara demokratis berfungsi baik.

Konsep birokrasi dan demokrasi mungkin terkesan bertentangan. Namun, sesunggunya keduanya diharapkan demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan responsif. Keduanya menyediakan manfaat bagi masyarakat. Responsifnya pemerintahan demokratis harus diimbangi dengan dengan kepastian dan kenetralan yang ada di forum birokrasi. Begitu juga, proses-proses demokratis diharapkan demi mengabsahkan proses pemerintahan dan menghasilkan perundang-undangan yang benar-benar diinginkan warganegara. Sifat komplementer birokrasi dan demokrasi ini esensial bagi good governance.

Prinsip-prinsip demokrasi

Rakyat sanggup secara bebas memberikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.
Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, sanggup ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses aturan yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas pokok demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi ialah pengukuhan hakikat manusia, yaitu intinya insan mempunyai kemampuan yang sama dalam kekerabatan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, contohnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk forum perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan diam-diam serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, contohnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi insan demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri pemerintahan demokratis Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi ialah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik pribadi maupun tidak pribadi (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan pinjaman terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya forum peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk memberikan gosip dan mengontrol sikap dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di forum perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota forum perwakilan rakyat.
9. Adanya pengukuhan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Ciri-ciri Demokrasi berdasarkan political performance Bingham Powel Jr., sebagai berikut:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya.
2. Pengaturan yang mengorganisasikan negosiasi untuk memperoleh legitimasi didasarkan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pada prakteknya minimal terdapat dua partai politik.
3. Sebagian besar orang remaja sanggup ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai calon maupun sebagai pemilih
4. pemilihan secara diam-diam dan tanpa dipaksa
5. adanya hak-hak dasar menyerupai kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.

Pencarian yang paling banyak dicari

• sejarah demokrasi
• negara demokrasi adalah
• ciri ciri demokrasi
• demokrasi di indonesia
• jenis jenis demokrasi
• asas demokrasi
• prinsip demokrasi
• macam macam demokrasi